Perusahaan Daerah Air Minum

Perusahaan Daerah Air Minum

Berikut List Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Yang sudah bisa di Bayar di Kantar Pos dan Posfin (Pos Financial ).

LIST PDAM DI POSFIN  
1PDAM TIRTA MAYANG JAMBI
2PDAM BANJARMASIN
3PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG
4PDAM KOTA BLITAR
5PDAM KOTA Kediri
6PDAM KAB PACITAN
7PDAM KOTA PADANG
8PDAM KOTA DENPASAR
9PDAM KAB BADUNG
10PDAM KAB BULELENG
11PDAM Tembilahan
12PDAM KOTA SEMARANG
13PDAM KAB KENDAL
14PDAM KAB MAGELANG
15PDAM KAB SEMARANG
16PDAM TIRTA WENING KOTA BANDUNG
17PDAM TIRTA RAHARJA KAB BANDUNG
18PDAM KAB PURBALINGGA
19PDAM KAB PEKALONGAN
20PDAM KAB BANYUMAS
21PDAM KAB KEBUMEN
22PDAM KOTA SURAKARTA
23PDAM KAB KARANGANYAR
24PDAM KAB BOYOLALI
25PDAM KAB KLATEN
26PDAM KAB SRAGEN
27PDAM KAB SLEMAN
28PDAM KAB BANTUL
29PDAM KAB GUNUNG KIDUL
30PDAM KOTA YOGYAKARTA
31PDAM CILEGON MANDIRI KOTA CILEGON
32PDAM KAB PURWOREJO
33PDAM KOTA SALATIGA
34PDAM Kota Bekasi
35PDAM KAB PATI
36PDAM PALYJA JAKARTA
37PDAM AETRA JAKARTA
38PDAM KAB REMBANG
39PDAM KAB BLORA
40PDAM TIRTA BHAGASASI KAB BEKASI
41PDAM TIRTA INTAN KAB GARUT
42PDAM KAB BREBES
43PDAM TIRTA MULTATULI KAB LEBAK
44PDAM KAB KULON PROGO
45PDAM KOTA TEGAL
46PDAM KAB SUKOHARJO
47PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
48PDAM KOTA. MAGELANG
49PDAM TIRTA TARUM KAB KARAWANG
50PDAM MONMATA ACEH JAYA MEULABOH
51PDAM KAB BENGKAYANG
52PDAM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI
53PDAM ACEH BARAT
54PDAM KOTA PONTIANAK
55PDAM KAB SAMBAS
56PDAM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON
57PDAM TIRTA KAHURIPAN KAB BOGOR
58PDAM KOTA CIREBON
59PDAM SILAUPIASA KISARAN
60PDAM TIRTA GALUH KAB CIAMIS
61PDAM KOTA SINGKAWANG
62PDAM KABSANGGAU
63PDAM KOTA BALIKPAPAN
64PDAM TIRTA MONPASE LHOKSEUMAWE
65PDAM KABKETAPANG
66PDAM KAB MEMPAWAH
67PDAM KAB MALANG
68PDAM KAB MAGETAN
69PDAM KOTA WISATA BATU
70PDAM INTAN BANJAR
71PDAM KAB BALANGAN
72PDAM TARAKAN
73PDAM TIRTA SUKAPURA KOTA TASIKMALAYA
74PDAM KAB TULUNGAGUNG
75PDAM KAB MOJOKERTO
76PDAM KOTA SAMARINDA
77PDAM SAMPIT
78PDAM KAB BANGKALAN
79PDAM KAB PROBOLINGGO
80PDAM MUAL NATIO TARUTUNG
81PDAM KAB KAPUAS HULU
82PDAM TIRTA DARMA KAB PURWAKARTA
83PDAM KAB CILACAP (REGULER)
84PDAM TIRTA RAYA KAB KUBU RAYA
85PDAM KAB BONDOWOSO
86PDAM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR
87PDAM KOTA Kupang
88PDAM KAB NGAWI
89PDAM ANEUKLOT KOTA SABANG
90PDAM KAB JEMBER
91PDAM KAB SITUBONDO
92PDAM KAB BOJONEGORO
93PDAM PAM ADHYA TIRTA SRIWIJAYA (ATS)
94PDAM KAB TUBAN
95PDAM TABALONG
96PDAM TIRTA PRABUJAYA PRABUMULIH
97PDAM LEMATANG ENIM MUARA ENIM
98PDAM SIDOARJO
99PDAM TIRTA MUKTI KAB CIANJUR
100PDAM BENGKULU TIRTA DHARMA
101PDAM  TIRTA RATU SAMBAN ARGA MAKMUR
102PDAM KAB BANYUWANGI
103PDAM KAB LUMAJANG
104PDAM TIRTA RANGGA KAB SUBANG
105PDAM TAPIN
106PDAM TIRTA ANOM KOTA BANJAR
107PDAM TIRTA RANDIK SEKAYU
108PDAM TIRTA TAMIIANG KAB ACEH TAMIANG
109PDAM WAY RILAU BANDARLAMPUNG
110PDAM TIRTA MOUNTALA ACEH BESAR
111PDAM BARABAI
112PDAM OKU – BATURAJA
113PDAM AETRA TANGERANG
114PDAM KOTA PALOPO
115PDAM KOTA TERNATE
116PDAM SURABAYA
117PDAM KAB BLITAR
118PDAM Kota Pasuruan
119PDAM KAB GIANYAR
120PDAM WATAMPONE
121PDAM PANCURAN TELAGO MUARABUNGO
122PDAM KAB JOMBANG
123PDAM KOTA PALU
124PDAM Jayapura
125PDAM KAB KEDIRI
126PDAM TIRTA BUANA MERANGIN
127PDAM BIMA
128PDAM KAB KUTAI KERTANEGARA
129PDAM KOTA MALANG
130PDAM KAB PONOROGO
131PDAM TIRTA PINANG PANGKALPINANG
132PDAM KOTA PROBOLINGGO
133PDAM TIRTA KOMODO
134PDAM KAB BATANG
135PDAM TIRTA KEMUNING KAB KUNINGAN
136PDAM KOTA MOJOKERTO
137PDAM KOTA BONTANG
138PDAM TIRTANADI MEDAN
139PDAM TIRTA SAKO BATUAH KAB SAROLANGUN
140PDAM KAB TEMANGGUNG
141PDAM MAKASSAR
142PDAM KAB SIKKA
143PDAM KAB GOWA
144PDAM KAB MAMUJU
145PDAM KAB WAJO
146PDAM KOTA LUBUK LINGGAU
147PDAM KAB KUPANG
148PDAM TIRTA KEUMEUNENG LANGSA
149PDAM TIRTA MEDAL KAB SUMEDANG
150PDAM KAB PAMEKASAN
151PDAM KAB SAMPANG
152PDAM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK
153PDAM PDAM KABUPATEN MAJALENGKA
154PDAM KAB WONOSOBO
155PDAM KAB TRENGGALEK
156PDAM BELOPA KAB LUWU
157PDAM TIRTA MUARO KAB TEBO
158PDAM TIRTA DARMA AYU KAB INDRAMAYU
159PDAM KAB KUDUS
160PDAM KOTA MANADO
161PDAM KAB PASURUAN
162PDAM PARIAMAN
163PDAM KAB JEPARA
164PDAM TIRTA KUALO KISARAN
165PDAM KOTA GORONTALO
166PDAM KAB GORONTALO
167PDAM MENANG MATARAM
168PDAM TIRTA JAYA MANDIRI KAB SUKABUMI
169PDAM KAB MAROS
170PDAM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI
171PDAM KAB POLMAN
172PDAM KAB SOLOK
173PDAM TIRTA SANJUNG BUANA KAB SIJUNJUNG
174PDAM TIRTA ALAMI KAB TANAH DATAR
175PDAM KOTA PAYAKUMBUH
176PDAM KANDANGAN (HULU SUNGAI SELATAN)
177PDAM PANGKALAN BUN (KOTA WARINGIN BARAT)
178PDAM KOTA PARE-PARE
179PDAM TIRTA BULIAN TEBINGTINGGI
180PDAM TIRTA ULI PEMATANG SIANTAR
181PDAM TIRTA BERKAH KAB PANDEGLANG
182PDAM KAB KOTABARU PULAU LAUT
183PDAM KAB HALMAHERA UTARA
184PDAM KAB BANGGAI
185PDAM KAB LUWU UTARA
186PDAM ATB BATAM
187PDAM TIMOR TENGAH UTARA
188PDAM KAB GRESIK
189PDAM KAB BERAU
190PDAM KAB MALINAU
191PDAM KAB SIDRAP
192PDAM KAB ENREKANG
193PDAM KAB PASAMAN
194PDAM TIRTA KEPRI TANJUNG PINANG
195PDAM KOTA PEKANBARU
196PDAM KAB LIMAPULUH KOTA
197PDAM KAB MALUKU TENGGARA
198PDAM KOTA KENDARI
199PDAM KAB LOMBOK TIMUR
200PDAM KAB SUMENEP
201PDAM KAB AGAM
202PDAM KAB WONOGIRI
203PDAM KAB MADIUN
204PDAM KAB LOMBOK TENGAH
205PDAM TIRTA SENDAWAR KABKUTAI BARAT
206PDAM TIRTA BETUAH BANYUASIN

Sejarah Air Minum di Indonesia

Kurun 1400an

Pada tahun 1443 terekam adanya bukti tertulis sebagaimana dilaporkan bahwa pada masa itu air yang merupakan minuman sehari-hari orang Asia Tenggara dialirkan dari gunung mengalir kerumah-rumah penduduk dengan pipa bambu.

Kurun 1600an

Air minum disalurkan langsung ke Istana Aceh sedangkan sumur diperuntukan bagi daerah yang jauh dari sungai seperti dilaporkan terjadi pada tahun 1613.

Dimulailah penjajahan Belanda melalui misi dagangnya yang terkenal VOC (mulanya pada tahun 1613 VOC menyewa mendirikan loji tidak permanen dengan sewa 1.200 rijkdaader atau 3.000 gulden tetapi kemudian mereka dengan liciknya membuat bangunan tembok permanen dengan bahan batu dan beton dan dijadikan benteng pertahanan mereka), kemudian mereka membumi hanguskan Bandar Sunda Kelapa dan mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, resmilah Belanda menjajah Indonesia dengan diselingi oleh penjajah Prancis ( 1808-1811) dan penjajahan Inggris (1811-1816) penduduk Jakarta waktu itu sekitar 15.000 jiwa dan air minum masih sangat sederhana dengan memanfaatkan sumber air permukaan (sungai) yang pada masa itu kualitasnya masih baik.

Di Asia Tenggara kebiasaan penduduk untuk mengendapkan air sungai dalam gentong atau kendi selama 3 minggu atau satu bulan telah dilakukan untuk mendapatkan air minum yang sehat.

Kurun 1800an

Di Pulau Jawa sebagaimana dilaporkan oleh Raffles pada tahun 1817 penduduk selalu memasak air terlebih dulu dan diminum hangat-hangat untuk menjamin kebersihan dan kesehatan dan dilaporkan bahwa orang Belanda mulai mengikuti kebiasaan ini terutama di Kota Banjarmasin yang airnya keruh.

Pada tahun 1818 salah satu syarat penting untuk pemilihan pusat kota serta Istana Raja ditentukan oleh faktor tersedianya air minum.

Di Jakarta tahun 1882 tercatat keberadaan air minum di Tanah Abang yang mempunyai kualitas jernih dan baik yang dijual oleh pemilik tanah den gan harga F 1,5 per drum, sedangkan untuk air sungai dijual 2-3 sen per pikul (isi dua kaleng minyak tanah).

Pada masa pra-kemerdekaan, Dinas Pengairan Hindia Belanda (1800 – 1890) membangun saluran air sepanjang 12 kilometer dan bendungan yang mengalirkan air dari Sungai Elo ke pusat kota Magelang untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan mengairi sawah di wilayah Magelang.

Perusahaan Daerah Air Minum

Mata air Umbulan pada tahun 1915-1916

Pemerintah Penjajahan Hindia Belanda di Surabaya, tahun 1890, memberikan hak konsesi kepada pengusaha Belanda warga Kota Surabaya, Mouner dan Bernie, yang dinilai berjasa merintis penyediaan air bersih di Surabaya. Konsesi ini berupa pengelolaan mata air Umbulan, Pasuruan, untuk dialirkan ke Kota Surabaya dengan memasang pipa sepanjang 20 kilometer selama dua tahun. Tahun 1900, pemerintah mendirikan perusahaan air minum dan instalasinya diresmikan tiga tahun kemudian. Untuk memberikan proteksi pada perusahaan tersebut, pemerintah mewajibkan penghuni rumah mewah untuk menjadi pelanggan. Tiga tahun setelah berdirinya perusahaan air minum itu, sambungan instalasi air minum di Surabaya mencapai 1.588 pelanggan. Status perusahaan air minum pada bulan Juli 1906 dialihkan dari pemerintah pusat menjadi dinas air minum kotapraja (kini PDAM Kota Surabaya).

Kurun 1900-1945

Pada tahun 1905 terbentuklah Pemerintah Kota Batavia dan pada tahun 1918 berdiri PAM Batavia dengan sumber air bakunya berasal dari Mata Air Ciomas, pada masa itu penduduk kurang menyukai air sumur bor yang berada di Lapangan Banteng karena bila dipakai menyeduh teh menjadi berwarna hitam (kandungan Fe/besi nya tinggi).

Kurun 1945-1965

Urusan ke-Cipta Karya-an masih sekitar pembanguan, perbaikan dan perluasan Gedung Gedung Negara. Pemerintah Pusat belum menangani air minum dikarenakan keterbatasan keuangan serta tenaga ahli dibidang air minum. Tahun 1953 dimulailah pembangunan Kota Baru Kebayoran di Jakarta, pada saat itu dilakukan pelimpahan urusan air minum ke pemerintah Provinsi Pulau Jawa dan Sumatra. Pada tahun 1955 diadakan Pemilu yang pertama.

Pada tahun 1959 terbentuklah Djawatan Teknik Penjehatan yang mulai mengurusi air minum, dimulai pembangunan air minum di kota Jakarta (3.000 l/dt), Bandung (250 l/dt), Manado (250 l/dt), Banjarmasin (250 l/dt), Padang (250 l/dt) dan Pontianak (250 l/dt) dengan sistem “turn key project” loan dari Pemerintah Prancis. Terbitlah UU no. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan mulailah dibentuk PDAM sampai sekarang.

Kurun 1965-1969

Melalui SK Menteri PUTL no 3/PRT/1968 lahir Direktorat Teknik Penyehatan, Ditjen Cipta Karya.

Tiga waduk yang dibangun di wilayah Jawa Barat dengan membendung Sungai Citarum, yaitu Waduk Jatiluhur (1966), Waduk Cirata (1987), dan Waduk Saguling (1986) menandai era dimulainya penanganan sumberdaya air secara terpadu. Waduk Jatiluhur, seluas sekitar 8.300 hektare, dimanfaatkan untuk mengairi sekitar 240.000 hektare sawah di empat kabupaten di utara Jawa Barat. Air waduk juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas terpasang 150 MW dan sebagai sumber air baku untuk air minum Jakarta (sekitar 80% kebutuhan air baku untuk Jakarta dipasok dari waduk ini melalui Saluran Tarum Barat).

Kurun 1969-1973 (Pelita I- Pelita II)

Pembangunan sistem air minum secara lebih terencana mulai dilaksanakan pada periode pembangunan lima tahunan (Pelita). Dalam Pelita I (1969 – 1973), kebijaksanaan pembangunan air minum dititikberatkan pada rehabilitasi maupun perluasan sarana-sarana yang telah ada, serta peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan baru dan seluruhnya didanai oleh APBN. Target pembangunan sebesar 8.000 l/detik. Pembangunan air minum melalui pinjaman OECF (overseas economic cooperation fund) di kota-kota Jambi, Purwekerto, Malang, Banyuwangi dan Samarinda.

Pada Pelita II (1974 – 1978) pemerintah mulai menyusun rencana induk air bersih, perencanaan rinci dan pembangunan fisik di sejumlah kota Pada saat itu Pemerintah mulai menyusun Rencana Induk (master plan) Air Minum bagi 120 kota, DED untuk 110 kota dan RAB untuk 60 kota, dan pengembangan institusi Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pengelolaan air minum dengan mendorong dilakukannya peralihan status dari Jawatan/Dinas menjadi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dimulai pembangunan Air Minum di 106 Kabupaten/Kota, yang dilanjutkan pembentukan BPAM (Badan Pengelola Air Minum) sebagai embrio PDAM yang mengelola prasarana dan sarana air minum yang telah selesai dibangun. Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam pembangunan ‘unit produksi” dan Pemda di jaringan distribusi, dalam perjalanan waktu kebijakan ini agak tersendat oleh karena keterlambatan Pemda dalam menyiapkan dana “sharingnya”.

Kurun 1979-1983 (Pelita III)

Periode berikutnya (Pelita III, 1979 – 1983), pembangunan sarana air minum diperluas sampai kota-kota kecil dan ibu kota kecamatan (IKK), melalui pendekatan kebutuhan dasar. Pada awal tahun 1981 pula diperkenalkan “dekade air minum” (Water Decade) yang dideklerasikan oleh PBB.

Terjadi penyerahan kewenangan pembangunan air minum perdesaan dari Departemen Kesehatan kepada Departemen Pekerjaan Umum. Program pembangunan dengan menitik beratkan pada pemanfaatan kapasitas terpasang, o/p prasarana yang telah terbangun, pengurangan kebocoran.

Kurun 1984-1998 (Pelita IV- Pelita VI)

Pada Pelita IV (1984 – 1988) pembangunan sarana air minum mulai dilaksanakan sampai ke perdesaan Target perdesaan 14 juta jiwa di 3.000 desa. Diawal era 90-an terjadi perubahan organisasi yang tadinya berbasis sektoral, menjadi berbasis “wilayah”. Dimulai didengungkannya program KPS (kerjasama pemerintah dan swasta) di sektor air minum, contohnya mulai digarap Air Minum “Umbulan” Kabupaten Pasuruan sayang belum bisa terealisir karena adanya kendala “tarif air minum-nya” serta masalah kebijakan Pemda lainnya.

Pembangunan pada periode berikutnya (Pelita VI, 1994 – 1998) merupakan pinjakan landasan baru bagi pemerintah untuk memulai periode PJP II, akan tetapi krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang disertai dengan pergantian pemerintahan beberapa kali, telah mempengaruhi perkembangan air minum di Indonesia, banyak PDAM yang mengalami kesulitan, baik karena beban utang dari program investasi pada tahun-tahun sebelumnya, maupun akibat dari dampak krisis ekonomi yang terjadi.

Kurun Waktu 1998 – sekarang

Pada tahun terbit Permen OTDA No. 8/2000 tentang Pedoman Sistem Akuntasi PDAM yang berlaku sampai sekarang. Program WSSLIC I dilanjutkan pada tahun ini dengan nama WSLIC II (Water and Sanitation for Low Income Community),

Pada tahun 2002 Terbit Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, yang akan menjadikan pedoman dalam monitoring kualitas air minum yang diproduksi oleh PDAM. Dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM dan pembangunan sistem penyediaan air minum, dilakukan upaya perumusan kebijakan melalui Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI), untuk merumuskan kebijakan dan strategi percepatan penyehatan PDAM melalui peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta/investor.

Dimulai tahun 2004 inilah merupakan tonggak terbitnya peraturan dan perundangan yang memayungi air minum yaitu dimulai dengan terbitnya UU no 7 Tahun 2004 tentang SDA (sumber daya air). Setelah 60 tahun Indonesia merdeka pada tahun ini Indonesia baru memiliki peraturan tertinggi disektor air minum dengan terbitnya PP (peraturan pemerintah) No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM (sistem penyediaan air minum). Dengan dimulainya kembali pembinaan Air Minum dari yang semula berbasis “wilayah” menjadi berbasis “sektor” lahir kembali Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Air Minum keluarlah kebijakan “Penyehatan PDAM” yang dimulai dengan dilakukannya Bantek Penyehatan PDAM.

Tahun 2009 adanya gagasan 10 juta SR (Sambungan Rumah) dimana Direktorat Jenderal Cipta Karya,Dep PU telah menghitung dana yang dibutuhkan sekitar Rp 78,4 trilyun, yang terdiri dari kebutuhan pembangunan unit air baku 85.000 l/detik sebesar Rp 7,4 trilyun, peningkatan unit produksi 65.000 l/detik sebesar Rp. 17 trilyun, dan peningkatan unit distribusi dan sambungan rumag sebesar Rp. 54 trilyun Pembangunan IKK yang telah dimulai kembali tahun 2007 juga dilanjutkan dengan membangun 150an IKK (bp).

Sumber Wikipedia Indonesia

 176 total views,  1 views today